Taman Berburu

Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tetantang perburuan satwa buru, jenis kegiatan berburu di Indonesia digolongkan menjadi :

  1. Berburu untuk keperluan olah raga dan trofi.
  2. Berburu tradisional
  3. Berburu untuk keperluan lain-lain.

Sedangkan berdasarkan tempat/lokasinya dapat dibedakan menjadi :

  1. Taman Buru; Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakannya perburuan secara teratur
  2. Kebun Buru; adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu alas hak untuk kegiatan perburuan.
  3. Areal Buru; adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang didalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan.
PELAKSANAAN BERBURU UNTUK OLAH RAGA DAN TROFI DI TAMAN BURU
  1. Pemburu yang akan melaksanakan kegiatan berburu baik perorangan maupun menggunakan jasa penyelenggara wisata buru, dapat Iangsung melapor kepada petugas Seksi KSDA dan Kepolisian Sektor setempat dengan membawa a. akta buru b. surat izin berburu c. surat izin penggunaan senjata api buru atau senapan angin. d. senjata buru yang akan digunakan untuk berburu.
  2. Selanjutnya pemburu dapat Iangsung menuju lokasi taman buru dan melapor kepada petugas taman buru.
  3. Selama pemburu berada di lokasi taman buru harus didampingi oleh pem~indu wisata buru dan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di taman buru.
  4. Pemburu tidak diperkenankan melakukan kegiatan perburuan di taman buru diluar ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam surat izin berburu. Ketentuan tersebut meliputi lokasi, waktu berlakunya surat izin berburu, jenis satwa buru yang boleh diburu dan jatah buru.
  5. Setelah selesai berburu, pemburu wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada petugas Seksi KSDA dan Kepolisian Sektor setempat untuk metaksanakan pemeriksaan atas hasil buruan.
  6. Hasil buruan yang berupa satwa hidup atau mati atau bagian-bagiannya, dicatat dan dibuat Iaporannya oleh pemburu dalam bentuk Laporan Hasil Buruan (LHB) yang diperiksa dan disyahkan oleh petugas Seksi KSDA dan -ditembuskan kepada pengusaha taman buru.
  7. Laporan Hasil Buruan (LHB) tersebut berfungsi sebagai surat keterangan asal usul satwa atau hasil buruan satwa dan sekaligus dapat berfungsi sebagai surat izin angkut satwa dan lokasi berburu ke tempat tujuan pemburu terdekat.
  8. Apabila pemburu akan membawa hasil buruan tersebut keluar dan tempat berburu ke propinsi lain, pemburu wajib melapor ke Balal KSDA untuk mendapatkan surat izin angkut satwa.
  9. Apabila hasil buruan satwa tersebut akan dibawa ke luar negeri, pemburu perlu melapor ke Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Pelestarian Alam (PHKA) untuk mendapatkan surat izin angkut satwa ke luar negeri dan Direktur Jenderal PHKA.
PELAKSANAAN BERBURU UNTUK OLAH RAGA DAN TROFI DI KEBUN BURU
  1. Pemburu yang tidak melalui jasa penyelenggara wisata buru maupun pemburu yang pelaksanaan perburuannya diatur oleh penyelenggara wisata buru yang akan melaksanakan kegiatan berburu, dapat Iangsung meIipor kepada petugas Seksi KSDA dan Kepolisian Sektor setempat dengan membawa:
    a. akta buru
    b. surat izin berburu
    c. surat izin penggunaan senjata api buru atau senapan angin.
    d. senjata buru yang akan digunakan untuk berburu.
  2. Selanjutnya pemburu dapat Iangsung menuju lokasi kebun buru dan melapor kepada petugas kebun buru.
  3. Selama pemburu berada di lokasi kebun buru harus didampingi oleh pemandu buru yang telah terdaftar di kebun buru tersebut dan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di kebun buru.
  4. Pemburu tidak diperkenankan melakukan kegiatan perburuan di kebun buru diluan ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam surat izin berburu. Ketentuan tersebut meliputi lokasi, waktu berlakunya surat izin benburu, jenis satwa buru yang boleh diburu dan jatah buru.
  5. Setelah selesai berburu, pemburu dan petugas pengusaha kebun buru wajib melaporkan hasil buruan kepada petugas Seksi KSDA setempat untuk dilaksanakan pemeriksaan atas hasil buruan.
  6. Setelah selesai pemeriksaan atas hasil buruan, pemburu harus membayan pungutan hasil buruan kepada Pengusaha Kebun Buru, sesuai dengan tarif yang berlaku.
  7. Laporan Hash Buruan (LHB) tersebut berfungsi sebagai surat keterangan asal usul satwa atau hasil buruan satwa dan sekaligus dapat berfungsi sebagai surat izin angkut satwa dan lokasi berburu ke tempat tujuan pemburu terdekat.
  8. Apabila pemburu akan membawa hasil buruan tensebut dan tempat berburu ke propinsi lain, pemburu perlu melapor ke Balai KSDA setempat untuk mendapatkan surat izin angkut satwa.
  9. Apabila hasil buruan satwa tersebut akan dibawa ke luar negeni, pemburu perlu melapor ke Direktorat Jenderal Penlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHKA) untuk mendapatkan surat izin angkut satwa ke luar negeri dan Direktur Jenderal PHKA.
PELAKSANAAN BERBURU UNTUK OLAH RAGA DAN TROFI DI AREAL BURU
  1. Pemburu yang akan melaksanakan kegiatan berburu di areal buru, melapor ke Seksi KSDA dan Kepolisian Sektor setempat dengan membawa a. akta buru b. surat izin berburu c. surat izin penggunaan senjata api buru atau senapan angin. d. senjata buru yang akan digunakan untuk berburu.
  2. Selanjutnya pemburu dapat langsung menuju lokasi areal buru.
  3. Selama pemburu benada di lokasi areal buru harus didampingi oleh pemandu buru dan atau petugas Seksi KSDA setempat dan wajib mentaati peraturan penundang-undangan yang berlaku di areal buru.
  4. Pemburu tidak diperkenankan melakukan kegiatan perburuan di areal buru diluar ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam surat izin berburu. Ketentuan tersebut meliputi lokasi, waktu berlakunya surat izin berburu, jenis satwa buru yang boleh diburu dan jatah buru.
  5. Setelah selesai berburu, pemburu wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada petugas Seksi KSDA dan Kepolisian Sektor setempat Untuk melaksanakan pemeriksaan atas hasil buruan.
  6. Hasil bunuan yang berupa satwa hidup atau mati atau bagian-bagiannya, dicatat dan dibuat laporannya oleh pemburu dalam bentuk LHB yang diperiksa dan disyahkan oleh petugas Seksi KSDA.
  7. LHB tersebut berfungsi sebagai surat keterangan asal usul satwa atau hasil buruan satwa dan sekaligus dapat berfungsi sebagai surat izin angkut satwa dan lokasi berburu ke tempat tujuan pemburu terdekat.
  8. Apabila pemburu akan membawa hasil buruan tersebut dan tempat tujuan pemburu ke propinsi lain, pemburu perlu melapor ke Balai KSDA untuk mendapatkan surat izin angkut satwa . Apabila hasil buruan satwa tersebut akan dibawa ke luar negeni, pembunu perlu melapon ke Direktorat Jenderal Penlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) untuk mendapatkan sunat izin angkut satwa ke luar negeni dan Direktur Jenderal PHKA.
PENYELANGGARA WISATA BURU

Wisata buru dapat diselanggarakan di taman buru dan/atau kebun buru. Penyelenggara wisata buru atau Out Fitters adalah suatu biro perjalanan yang memiliki izin khusus yang mengatur calon pemburu untuk dapat melakukan kegiatan berburu di taman buru, kebun buru maupun areal buru.

Biro perjalanan khusus dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

  1. Telah memiliki izin dan Dire ktorat Jenderal Pariwisata, Dep. Parpostel sebagai penyelenggara perja)anan.
  2. Menjadi anggota Asosiasi Wisata Alam dan Margasatwa Republik Indonesia (WISATWARI).
  3. Telah memperoleh rekĂ´mendasi dan Dinektorat Jenderal PHKA, MABES POLRI dan Asosiasi WISATWARI.
  4. Penunjukan dan Direktonat Jenderal Penlindungan Hutan dan Pelestanian Alam. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai Penyelenggara Wisata Buru
  1. Memiliki minimal seorang pemburu profesional.
    b. Memiliki minimal 2 (dua) orang pemandu wisata buru. 3.
    c. Telah menjalin kerja sama dengan pemegang hak pengusahaan taman buru dan/atau pemegang izin usaha kebun buru.
    d. Mampu mengatur perjalanan wisatawan buru asing maupun domestik (menctampingi pemburu dan sejak tiba di Bandar Udara sampai dengan saat pulang kembali ke negara/kota asal) dan bertanggung jawab terhadap keamanan penggunaan senjata api buru dan amunisi yang digunakan untuk berburu.
    e. Penyelenggara adalah Warga Negara Indonesia.
    f. Dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada pninsip-pninsip konservasi.
PELAKSANAAN PERBURUAN UNTUK MENDAPATKAN DAGING, KULIT DAN BAGIAN-BAGIANNYA DAN UNTUK KEPERLUAN ADAT Dl AREAL BURU.
  1. Pemburu yang akan metaksanakan kegiatan berburu dapat langsung menuju ke lokasi areal buru yang Iokasinya telah ditetapkan dalam surat izin berburu.
  2. Pemburu wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di areal bunu.
  3. Pemburu tidak dipenkenankan melakukan kegiatan perburuan di areal buru diluar ketentuan yang benlaku yang tercantum di dalam surat izin berburu. Ketentuan tersebut meliputi lokasi, waktu berlakunya surat izin berburu, jumlah dan jenis satwa buru.
  4. Setelah selesai berburu, pemburu wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada petugas Seksi KSDA setempat untuk dilakukan pemeniksaan atas hasil buruan satwa.
  5. Petugas Seksi KSDA diwajibkan untuk membuat Iaporan bulanan yang ditujukan kepada Kepala Seksi KSDA dengan tembusan Kepala Balai KSDA tentang pelaksanaan hasil kegiatan perburuan di areal buru di wilayah kerjanya.
PELAKSANAAN BERBURU SATWA HIDUP Dl AREAL BURU.
  1. Pemburu yang akan melaksanakan kegiatan berburu satwa hidup untuk ditangkap hidup-hidup untuk diperdagangkan, dapat Iangsung menuju ke lokasi areal buru yang telah ditunjuk oleh Kepala Balai KSDA, dengan terlebih dahulu melapor kepada petugas Seksi KSDA.
  2. Selama pemburu berada di lokasi areal buru harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di areal buru.
  3. Pemburu tidak diperkenankan melakukan kegiatan perburuan di areal buru diluar ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam surat izin berburu. Ketentuan tersebut meliputi lokasi, waktu berlakunya surat izin berburu, jenis satwa buru yang boleh diburu dan jatah buru.
  4. Setelah selesai berbunu, pemburu wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada petugas Seksi KSDA setempat untuk melaksanakan pemeriksaan atas hasil buruan.
  5. Hasil buruan yang berupa satwa hidup dicatat dan dibuat Iaporannya oleh petugas Seksi KSDA setempat dalam bentuk Laporan Hasil Buruan (LHB).
PELAKSANAAN BERBURU SATWA HIDUP Dl AREAL BURU.
  1. Pemburu yang akan melaksanakan kegiatan berburu satwa hidup untuk ditangkap hidup-hidup untuk diperdagangkan, dapat Iangsung menuju ke lokasi areal buru yang telah ditunjuk oleh Kepala Balai KSDA, dengan terlebih dahulu melapor kepada petugas Seksi KSDA.
  2. Selama pemburu berada di lokasi areal buru harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di areal buru.
  3. Pemburu tidak diperkenankan melakukan kegiatan perburuan di areal buru diluar ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam surat izin berburu. Ketentuan tersebut meliputi lokasi, waktu berlakunya surat izin berburu, jenis satwa buru yang boleh diburu dan jatah buru.
  4. Setelah selesai berbunu, pemburu wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada petugas Seksi KSDA setempat untuk melaksanakan pemeriksaan atas hasil buruan.
  5. Hasil buruan yang berupa satwa hidup dicatat dan dibuat Iaporannya oleh petugas Seksi KSDA setempat dalam bentuk Laporan Hasil Buruan (LHB).
PELAKSANAAN BERBURU UNTUK KEPERLUAN LAIN-LAIN.

Berburu untuk keperluan lain-lain dapat dilakukan di taman buru, kebun buru dan areal buru, sesuai isi surat perintah. Pemburu yang berburu satwa buru untuk keperluan lain-lain tidak diharuskan memiliki akta buru, kecuali apabila untuk melaksanakan tugas tersebut, pemburu menggunakan senjata api buru.

Surat perintah berburu untuk keperluan lain-lain diberikan kepada pemburu yang ditunjuk berdasarkan isi surat perintah yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan atau Direktorat Jenderal PHKAt. Dengan izin khusus, dalam pelaksanaan kegiatan berburu, diperbolehkan untuk :

  1. menggunakan binatang pelacak.
  2. menggunakan alat lain untuk menanik atau menggiring satwa buru secara massal.
  3. menggunakan jerat/penangkap dan lubang perangkap.
head>